Pembangunan wilayah perbatasan secara terintegrasi antar kementrian diharapkan dapat meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan serta menambah perekonomian wilayah. "Konsep wilayah perbatasan tidak boleh hanya diserahkan pada kementerian dalam negeri, namun bekerjasama dengan kementrian lainnya," ujar anggota komisi I Salim Mengga (F-PD) di Kalbar, senin (2/8).

Ia menambahkan, apabila wilayah perbatasan dibangun secara terintegrasi dan menarik maka semua orang akan datang dan secara tidak langsung ikut mengawasi wilayah perbatasan.

"Jika wilayah perbatasan tidak menarik dan tidak ada apa-apa, wajar terjadi human traficking, ilegal logging," tandasnya. Salim pun mengungkapkan bahwasanya banyak pihak swasta yang ingin menanamkan modalnya di wilayah perbatasan, namun tidak tahu jalannya.

Sedangkan, lily wahid (F-PKB) mendorong percepatan foreign investment antara Pemerintah daerah dengan investor. "Kami akan mendorong di pemerintah melalui kebijakan politik," ujarnya. Sebab, menurut dia, jika Pemda Kalbar hanya menunggu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kemungkinannya sangat tidak menentu mengingat terbatasnya keuangan negara.

Menanggapi pernyataan anggota, wakil gubernur Prov Kalbar Christian Sandjaya, mengungkapkan bahwa sebelum dibentuk PP No. 41/2007 tentang badan khusus perbatasan, Pemda Kalbar telah terlebih dahulu membentuk suatu badan yang khusus menangani perbatasan.

Lebih lanjut, ia menuturkan jika pihaknya masih belum puas terhadap badan tersebut karena masih dibawah seorang menteri. " Ini dirasakan kurang efektif, seharusnya kepala badan setingkat menteri sehingga langsung bertanggungjawab kepada presiden," keluhnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rasa kecewa masyarakat yg khususnya berada di perbatasan karena mereka merasa belum ada perubahan yang terjadi di lingkungannya. "Dapat disyukuri bahwa pejabat yang datang ke perbatasan menunjukkan sebuah paradigma baru dengan program-programnya," ujarnya. (da)